Putusan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Kepala Daerah

Sebelum 2016, mayoritas Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilkada untuk gubernur, bupati, dan walikota ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Setelah tahun tersebut, mayoritas pengajuan permohonan gugatan tak diterima, artinya tak lolos administrasi.

Gugatan terbanyak diterima pada 2010 dan 2013 yakni masing-masing 224 kasus dan 196 kasus. Pada kedua tahun tersebut, 67 persen gugatan ditolak oleh hakim.

Seementara itu, selama 10 tahun terakhir, persentase gugatan dikabulkan terbilang kecil yakni 7,7 persen tau sebanyak 76 kasus dari 982 perkara yang diajukan. (AA)

Mahkmah Konstitusi